KEBIJAKAN MONETER
A.
Pengertian
Kebijakan moneter adalah kebijakan dari otoritas moneter (bank sentral)
dalam bentuk pengendalian agregat moneter (seperti uang beredar, uang primer,
atau kredit perbankan) untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang
diinginkan. Perkembangan perekonomian yang diinginkan dicerminkan oleh
stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang tersedia.
Kebijakan moneter juga Dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai tingkat
pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap
mempertahankan kestabilan harga. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset
standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank
atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan
melalui negosiasi dengan pemerintah lain.
Bank
Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan
uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai
kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang agar
tujuan dari kebijakan moneter dapat terealisasikan. Kebijakan moneter dilakukan
antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai
berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing
dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami
kesulitan likuiditas.
B.
Macam-macam Kebijakan Moneter
Pengaturan
jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau
mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan
menjadi dua, yaitu :
1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar. Apabila
tidak ada kebijakan ini maka jumlah uang di suatu negara akan menipis sehingga
transaksi atau jual beli disuatu negara akan terganggu. Kebijakan ini dilakukan
untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan
masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi.
2. Kebijakan Moneter
Kontraktif / Monetary Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka
mengurangi jumlah uang yang edar. Kebijakan ini biasanya dilakukan saat
perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight
money policy)
C. Instrumen
Kebijakan Moneter
Kebijakan
moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu
antara lain :
1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) Operasi
pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau
membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah
jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun,
bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual
surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara
lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan
SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate) Fasilitas diskonto
adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank
sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang
sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah,
pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan
tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio) Rasio
cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah
dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah
jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan
jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
4. Himbauan Moral (Moral Persuasion) Himbauan moral adalah
kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi
imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi
kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah
uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk
memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
5. Kredit selektif
Politik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang
beredar dengan cara memperketat pemberian kredit
6. Politik sanering
Ini dilakukan bila sudah terjadi hiper inflasi, ini pernah
dilakukan BI pada tanggal 13 Desember 1965 yang melakukan pemotongan uang dari
Rp.1.000 menjadi Rp.1
Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun
2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai
rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang
tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank
Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran
utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem
nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar
sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh
karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk
mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan
nilai tukar pada level tertentu.
D. Tujuan Kebijakan
Moneter
Kebijakan
moneter memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan ekonomi moneter adalah untuk
mencapai stablisasi ekonomi yang dapat diukur dengan :
· Kesempatan
kerja.
Dengan adanya
kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan maka makin besar dalam meningkatkan produksi,
selain dapat meningkatkan produksi maka dapat juga membantu masyarakat yang
menjadi pengangguran. Semakin besar gairah untuk berusaha, maka akan
mengakibatkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini akan diikuti
dengan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini berarti akan terjadinya peningkatan
kesempatan kerja dan kesejahteraan karyawan.
· Kestabilan
harga
Harga yang
makin kian tinggi membuat masyarakat menjadi resah, tiap tahunnya harga barang
bukannya menjadi turun tetapi semakin naik, untuk mencegah harga yang semakin
naik maka pemerintah menstabilkan harga sehingga harga tidak mengalami
kenaikkan setiap tahunnya. Apabila kestablian harga tercapai maka akan
menimbulkan kepercyaan di masyarakat. Masyarakat percaya bahwa barang yang mereka
beli sekarang akan sama dengan harga yang akan masa depan.
· Neraca
pembayaran internasional
Neraca
pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan stabilisasi ekonomi di suatu
Negara. Agar neraca pembayaran internasional seimbang, maka pemerintah sering
melakukan kebijakan-kebijakan moneter.
· Mengedarkan
mata uang sebagai alat pertukaran (medium of exchange) dalam perekonomian.
· Mempertahankan
keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat
harga.
· Distribusi
likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang
diinginkan pada berbagai sektor ekonomi.
· Membantu
pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terealisasi melalui
sumber penerimaan yang normal.
KEBIJAKAN FISKAL
A. Pengertian
Kebijakan Fiskal
Kebijakan
Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi
perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan
pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk
mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada
pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Kebijakan fiskal juga dapat
diartikan sebagai kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi
suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.
Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan
kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut
dalam rangka melaksanakan pembangunan.
Kebijakan
pemerintah ini ditujukan unuk mempengaruhi jalan atau proses kehidupan ekonomi
masyarakat melalu Anggaran Belanja Negara atau APBN. Dari semua unsur APBN
hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat
diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal. Contoh kebijakan fiskal adalah
apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi
kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau
menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan
pengelolaan anggaran.
Kebijakan
fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi
suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.
Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan
perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar.
Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan
tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi
variabel-variabel berikut:
§ Permintaan agregat
dan tingkat aktivitas ekonomi
§ Pola persebaran
sumber daya
§ Distribusi
pendapatan
B. Instrumen
Kebijakan Fiskal
Instrumen kebijakan fiskal adalah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari
sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada
ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan
meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya
kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output
industri secara umum. Adapun instrumen-instrumen nya antara lain :
·
Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal
Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat
pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada
perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.
Anggaran
Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat
pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran
surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai
memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
· Anggaran
Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan
pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang
yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
C. Kebijakan
Fiskal Pada Pendapatan Nasional
Pada sistem
perekonomian yang tertutup (tidak ada perdagangan internasional) maka
pendapatan nasional (Y) dapat tersusun atas konsumsi (C), investasi (I),
pengeluaran pemerintah (G). Dirumuskan :
C = aY + b
Dimana konsumsi (C) sebagai fungsi dirumuskan sebagai :
Pendapatan disposibel (YD) sebagai nilai pendapatan yang
dapat dibelanjakan diformulasikan sebagai :
YD = Y – Tx + Tr
YD = C + S
Keterangan
S = (1-a)Y – b
Tx : Pajak
Tr : Transfer pemerintah
S : Saving
Dimana saving dapat difungsikan sebagai :
Dengan pendekatan matematis dapat ditemukan adanya angka
pengganda/ multiplier dalam perekonomian dengan penggunaan kebijakan fiskal,
yaitu :
· Angka
pengganda investasi
· Angka
pengganda konsumsi
· Angka
pengganda pengeluaran pemerintah
· Angka
pengganda transfer pemerintah
· Angka
pengganda pajak.
D. Tujuan Kebijakan
Fiskal
Tujuan
kebijakan fiscal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini
dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi
pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang
diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y)
dan tingkat kesempatan kerja (N). Biaya transfer pemerintah merupakan
pengeluaran-pengeluaran pemerintah yag tidak menghasilkan balas jasa secara
langsung. Contoh pemberian beasiswa kepada mahasiswa, bantuan bencana alam dan
sebagainya.
E.
Konsep-konsep Dasar
Kebijakan
fiskal memiliki beberapa konsep, adapun konsepnya adalah sebagai berikut:
· Kebijakan
fiskal : perubahan-perubahan pada belanja atau penerimaan pajak pemerintah
pusat yang dimaksudkan untk mencapai penggunaan tenaga kerja-penu, stabilitas
harga, dan laju pertumbuhan ekonomi yang pantas.
· Kebijakan
Fiskal Ekspansioner : peningkatan belanja pemerintah dan/atau penurunan pajak yang
dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari
kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran.
· Kebijakan
Fiskal Kontraksioner : Pengurangan belanja pemerintah dan/atau peningkatan
pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian.
Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi.
· Efek
Pengganda : dalam ilmu ekonomi, peningkatan belanja oleh konsumen, perusahaan
atau pemerintah akan menjadi pendapatan bagi pihak-pihak lain. Ketika orang ini
membelanjakan pendapatkannya, belanja tersebut menjadi pendapatan bagi orang
lain dan seterusnya, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan produksi dalam
suatu perekonomian. Efek pengganda dapat juga berdampak sebaliknya ketika
belanja mengalami penurunan.
· Kebiljakan
Fiskal Sisi-penawaran : kebijakan fiskal dapat secara langsung mempengaruhi
bukan saja permintaan agregat, namun juga penawaran agregat. Sebagai contoh,
pemotongan tarif pajak akan memberikan insentif
bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi atau investasi barang modal
karena mereka memperoleh pendapatan setelah pajak yang lebih besar yang
kemudian dapat dibelanjakan.
· Membiayai
Defisit & Memanfaatkan Surplus :
–Meminjam dari publik atau luar negeri (crowding out )
–Mencetak uang
· Memanfaatkan
surplus
–Mengurangi hutang
–Disimpan
F. Masalah dalam
Kebijakan Fiskal
Kebijakan
fiskal sering kali menghadapi permasalah seperti yang disebutkan di bawah ini :
• Masalah waktu
• Pertimbangan
politis
• Respon pelaku
ekonomi
• Dampak
crowding-out
• Kondisi
perekonomian dunia/luar negeri
v Masalah Pokok Ekonomi
Makro
Tingkat kegiatan ekonomi Negara pada suatu waktu tertentu
adalah berbentuk salah satu dari tiga keadaan, yaitu mencapai tingkat
penggunaan tenaga kerja penuh
(full employment), menghadapi masalah pengangguran dan
menghadapi masalah inflasi. (Sadono Sukirno, 2000)
• Tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment)
Keadaan ini merupakan keadaan yang ideal untuk setiap
perekonomian.Dalam perekonomian yang mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja
penuh, pengeluaran agregat yang sebenarnya adalah sama dengan pengeluaran
agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh.
Kondisi tenaga kerja penuh tercapai ketika pendapat nasional sama dengan
pendapat nasional potensial.
• Masalah Pengangguran
Masalah ini terjadi karena pengeluaran agregat yang
diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Jurang
deflasi, yaitu jumlah kekurangan pembelanjaan agregat yang diperlukan untuk
mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Kondisi deflasi terjadi sat pendapatan nasional
lebih kecil dari pada pendapatan national potensial. Akibatnya, penawaran
barang dan jasa jauh melebihi permintaan.
• Masalah Inflasi
Pengeluaran agregat melebihi kemampuan perekonomian untuk
memproduksi barang dan jasa. Kelebihan permintaan tersebut akan menimbulkan
kenaikan harga-harga inflasi.
Rankuman :
Kebijakan moneter adalah kebijakan dari otoritas moneter
dalam bentuk pengendalian agregat moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan
perekonomian yang diinginkan. Kebijakan Moneter terbagi menjadi 2 yaitu
:Kebijakan moneter ketat dan Kebijakan moneter longgar. Kebijakan moneter
bertujuan untuk mencapai stablisasi ekonomi yang dapat diukur dengan :
Kesempatan Kerja, Kestabilan harga, Neraca Pembayaran Internasional. Kebijakan
moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu
antara lain : Operasi Pasar Terbuka, Fasilitas Diskonto, Rasio Cadangan Wajib,
Himbauan Moral, Kredit selektif, Politik sanering.
Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka
mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah, kebijakan fiskal lebih mekankan pada
pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Kebijakan Anggaran terbagi
menjadi 3, yaitu : Anggaran Defisit, Anggaran Surplus, Anggaran Berimbang.
0 komentar:
Posting Komentar